reisumut.com - Bandung
Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Jawa Barat mengharapkan berbagai wacana yang digulirkan oleh pemerintah dapat direalisasikan secepatnya, sehingga tidak hanya sekedar wacana sehingga justru membingungkan pelaku usaha atau developer dan konsumen. Ketua REI Jabar Irfan Firmansyah mengungkapkan pihaknya cukup bingung menanggapi berbagai wacana yang berikan pemerintah baik yang mendukung industri properti ataupun sebaliknya.
Seperti sebelum-sebelumnya, tidak ada kepastian bagaimana dan kapan berbagai wacana tersebut direalisasikan dan hal ini justru membuat konsumen menunggu, sementara pelaku usaha harus melakukan penjualan secepat-cepatnya. "Seperti wacana pembebeasan PBB, NJOP, atau BPHTB, kami sangat senang apabila pemerintah mendorong industri properti ini. Akan tetapi, realisasinya kapan dan bagaimana ini sangat kami tunggu-tunggu karena konsumen juga banyak yang wait and see," katanya kepada wartawan, Selasa (19/5/2015).
Seperti diketahui sebelumnya, awal tahun kemarin pemerintah berjanji membahas serius rencana penghapusan NJOP, PBB, serta BPHTB yang rencananya pada tahap awal, hal ini akan diberlakukan pada rumah tinggal, rumah ibadah, dan rumah sakit. Sementara itu, PBB dan BPHTB tetap dipungut bagi properti komersial, seperti hotel, restoran dan warung, serta properti dengan luas di atas 200 meter. Belakangan, OJK justru akan berusaha mendorong peringanan loan to value (LTV) pada uang muka kredit rumah, tanpa kejelasan LTV rumah ke berapa yang dimaksud dan kapan rencananya wacana tersebut direalisasikan. "Jika memang ada wacana seperti ini yaitu peringanan LTV, saya menyambut positif pasti. Tetapi kembali lagi, bagaimana dan kapan? Terlalu banyak wacana dan hilang seperti angin lalu. Malahan justru ada juga wacana untuk pengetatan kucuran KPR sampai bangunan fisik jadi 100% yang bisa menyusahkan developer. Kami bingung, terlalu banyak wacananya."(rzl/b.c)
