reisumut.com - Jakarta
Indonesia Property Watch (IPW) menilai program
perumahan yang dirancang oleh kedua pasangan capres-cawapres, Jokowi-JK dan
Prabowo Hatta masih dangkal. Masing-masing calon belum punya langkah detil terkait
program perumahan rakyat.
"Tidak ada program yang khusus membahas sektor
perumahan karena sampai saat ini masalah perumahan masih digabungkan dengan
sektor lainnya. Semua capres-cawapres membeberkan visi misi yang masih melangit
dan belum membumi," kata Direktur Eksekutif IPW Ali Tranghanda dalam situs
resminya, Minggu (1/6/2014)
Ali mengakui para pasangan Capres-Cawapres memang
sudah menyampaikan visi misinya soal sektor perumahan yang merupakan salah satu
dari sektor yang termasuk dalam kebutuhan pokok, yaitu sandang, pangan, papan
(perumahan). Ia menuturkan sektor perumahan seharusnya dapat menjadi prioritas
dalam pencanangan program kerja pasangan capres-cawapres.
"Saat ini permasalahan perumahan sudah sangat
kompleks dan pemerintah tidak dapat mengendalikan harga tanah. Naiknya harga
tanah yang tidak terkendali menjadi penyebab angka backlog perumahan semakin
besar," katanya.
Ia mengatakan minimnya informasi dan kompetensi
pasangan capres-cawapres yang ada untuk menangani perumahan dikhawatirkan menjadikan
sektor perumahan kembali menjadi anak tiri seperti yang terjadi pada dua kali
periode SBY.
"Pasangan Jokowi-JK seharusnya dapat memberikan
nilai lebih dengan program kampung deret dan rusunawanya yang telah
diimpementasikan Jokowi di DKI Jakarta. Sedangkan pasangan Prabowo-Hatta sampai
saat ini belum terlihat mengarah ke program perumahan," katanya.
Berdasarkan dokumen visi dan misi pasangan
Prabowo-Hatta, mereka berjanji akan mempercepat penyediaan perumahan bagi 15
juta rakyat melalui stok tanah pemerintah, pengembangan apartemen oleh BUMN dan
swasta, pembangunan 2.000 tower rumah susun untuk masyarakat berpenghasilan
rendah berkapasitas 500 unit per tower yang bisa dibeli dengan cicilan 20 tahun
berbunga 5% per tahun, dan pembangunan apartemen bagi kelas menengah dengan
bunga maksimal 5% per tahun.
"Prabowo-Hatta sempat melemparkan isu akan
membangun 2.000 tower rusunami, namun tidak diikuti dengan bagaimana cara
merealisasikan hal tersebut," katanya.
Ia juga menyoroti berdasarkan hasil pemilu legislatif
belum lama ini, tidak terlihat tokoh properti yang masuk Senayan. Artinya sector
perumahan sangat kecil peluangnya untuk dibahas oleh tokoh-tokoh yang ada yang
dipertanyakan kompetensinya di bidang perumahan.
"Perumahan jangan dipandang sebagai sebuah
bisnis semata yang luput dari prioritas pasangan capres-cawapres,"
katanya. (detikfinance)
